WARTAKALTIM.CO, Kukar – Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) menyambut positif keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelimpahan pendidikan menengah ke provinsi yang akhirnya dikembalikan pengelolaannya ke Kabupaten-kota.

Keputusan tersebut disambut gembira Bupati Kukar Rita Widyasari, “Pelimpahan pendidikan menengah ke provinsi termentahkan oleh keputusan MK, yang mengembalikan pengelolaan SMA sederajat ke kabupaten,” tulis Rita update status Blackberry Messenger (BBM), Rabu (13/7/2016).

Sementara itu kepala Dinas Pendidikan Wiyono melalui Kabid Dikmen Tulus Sutopo dihubungi Wartakaltim.co mengatakan dinas pendidikan turut gembira mendengar informasi kembalinya pengelolaan SMA sederajad ke kabupaten.

“Alhamdulillah, kemenangan di MK merupakan hasil perjuangan yang sudah dilakukan Disdik Kukar bersama Kabupaten-kota lainnya di Indonesia yang menolak pelimpahan SMA sederajad ditangani provinsi,” katanya.

Tulus
Tulus Sutopo ikuti rembuk pendidikan nasional 

Bahkan Menurut Tulus, dalam rembuk nasional pendidikan di Sawangan Bogor pada 21 s/d 25 Pebruari 2016 lalu, mewakili provinsi Kaltim secara tegas memberikan penolakan atas perpindahan kewenangan penanganan SMA sederajat ke Provinsi.

“Pengalihan kewenangan SMA/SMK ke provinsi jelas melanggar Undang-undang No. 20/2003 tentang Sisdiknas terutama pada pasal 50 ayat 5,” ujar Tulus.

Dijelaskan Tulus dalam rembuk nasional pendidikan itu juga dikemukakan pada bab XIV UU No.20/2003 Sisdiknas, pengelolaan pendidikan, bagian kesatu.

Kemudian pada pasal 50 ayat (3) pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

Kendati belum secara resmi mendapatkan petikan keputusan MK, dirinya menyakini bahwa perjuangannya akan membuahkan hasil. “Saya belum dapat petikan resminya, baru sebatas informasi,  kita menyakini bahwa apa yang diperjuangkan akan membuahkan hasil,” tutup Tulus.

Jika informasi tersebut benar dimentahkan oleh keputusan MK yang mengembalikan wewenang pengelolaan pendidikan menengah ke kabupaten-kota, maka besaran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk keabupaten-kota pada tahun depan tidak akan berkurang.

(Irwan/Wartakaltim.co)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.