WARTAKALTIM.CO, PAREPARE – Tenaga honorer dilingkup Dinas satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) dari segi pendapatan terbilang sangat minim yakni hanya Rp400.000,- perbulan. Hal tersebut menjadi sorotan bahkan perhatian serius DPRD Kota Parepare.

Legislator, Demokrat, H Tasming Hamid, siap memperjuangkan aspirasi tenaga honorer yang ada di kota Parepare termasuk tenaga honorer Satpol PP. Tenaga honorer yang lebih banyak kerjanya dibanding ASN (aparatur sipil negara) namun yang didapat hanya minim diterima, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya sangat minim.

Perlu perhatian serius oleh pemeirntah dan DPRD dalam memperjuangkan hak-hak tenaga honorer dan tenaga pegawai tidak tetap (PTT), sehingga bisa merasakan kehidupan layak walaupun hanya secukupnya.

Honor diterima hanya Rp. 400.000 perbulan sangat minim, dimana harga kebutuhan sangat melonjak sehingga tidak sebanding apa yang diterima dari pemerintah, kedepan bisa dinaikkan mencapai Rp. 750.000 hingga Rp. 1.000.000 perbulan.

“Kami siap perjuangkan hak-hak tenaga honorer yang ada di Parepare termasuk Satpol PP,” tutur, Tasming Hamid melalui via selulernya.

Ditambahkan, Wakil Ketua DPRD Parepare, yang juga legislator Demokrat, Rahmat Sjamsu Alam, bahwa tenaga Satpol PP perlu diperhatikan dan dinaikkan honorernya, karena masih minim yang diterima dibanding kebutuhan sehari-harinya.

Namun juga perlu dievaluasi bahwa tenaga honorer itu tidak bisa di biayakan di APBD ataupun APBN karena masih dalam ketgori tenaga sukarela, bedah dengan pegawai tidak tetap (PTT) dianggarkan di APBD maupun APBN sesuai ketentuan berlaku, “Jadi yang layak terima perbulan hanya PTT kalau tenaga honorer yang masuk ketegori sukarela itu tidak bisa dianggarkan APBD ataupun APBN,” jelasnya.

Rahmat menjelaskan, mestinya para pimpinan organisasi perangat daerah (OPD) tidak serta merta menerima tenaga honorer yang status sukarela, dimana awalnya hanya masuk kerja mencari pengalaman dan tidak mengharapkan insentif atau gaji honorer, namun setelah sudah lama bekerja baru menuntut,”ini yang perlu dievaluasi, karena banyak tenaga sukarela tidak efektif namun membebankan pemerintah saja,”jelasnya.

Salah satu contoh misalnya, tenaga sukarela atau tenaga honorer di RSU Andi Makkasau sebanyak kurang lebih 600 tenaga honorer bekerja disana, namun tidak terlalu efektif bekerja karena terlalu banyak sehingga pelayanan di RSU Andi Makkasau terabaikan,

“Banyaknya tenaga honorer diterima pihak RSU Andi Makkasau namun tidak bekerja secara efektif, biar sedikit tenaga yang penting bekerja dengan maksimal demi peningkatan pelayanan masyarakat,” tuturnya.

Kedepan, tenaga honorer akan dibuatkan regulasi, supaya saat bekerja tidak menuntut apapun, kecuali yang dihargai tenaganya saat dibutuhkan oleh pemerintah atau punya ahli dalam bidang tersebut. “Bukan saja di RSU Andi Makkasau, tapi banyak tenaga honorer di kelurahan yang kerjanya tidak maksimal,” tuturnya. (smr/wkc)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.