WARTAKALTIM.CO, TENGGARONG – Forum Konsultasi Publik (FKP) terdiri dari berbagai stakholder mulai unsur Tokoh Masyarakat, Pemuda, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) hingga Akademisi sepakat menandatangani Berita Acara Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kutai Kartanegara (Kukar) Tahun 2019, berlangsung di Ruang Serbaguna Kantor Bappeda, Tenggarong, Selasa (27/2/2018).

Penandatanganan tersebut diawali oleh Plt Bupati Kukar Edi Damansyah, Ketua DPRD Salehuddin, Sekda H Marli, Kepala Bappeda Wiyono, Camat Muara Wis Arianto, Camat Anggana Norhairi, Camat Sebulu Mochfizar. Tokoh Masyarakat Syarial Setia, Asrie Hamzah, HAPM Haryanto Bachroel. Kemudian SKK Migas Wilayah Kalsul Bambang Arianto K, Unikarta M Surya Irfani, PT. MHU Dindin, Makinuddin, PT. Rea Kaltim. MUI Kukar H Aminuddin Edy, Perwakilan Ormas Projo Sigit Nugroho, KTNA Kukar Thoat. M.

Dikatakan Kepala Bappeda Kukar Wiyono, FKP dalam rancangan awal RKPD tahun 2019 merupakan forum pembahasan permasalahan dan isu strategis daerah, mulai dari paparan ekonomi outlook Kukar tahun 2017 disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Pokok-pokok pikiran DPRD Kukar. Gambaran ringkas RKPD tahun 2019 mencakup isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, indikasi rencana program prioritas pembangunan daerah dan pagu indikatif hingga arahan kebijakan umum pembangunan 2019 disampaikan Plt Bupati Kukar Edi Damansyah.

“Pembahasan RKPD tahun 2019 yang melibatkan semua unsur stakholder diakhiri dengan penandatanganan berita acara. Tentunya ini diharapkan sinergi pemkab Kukar, DPRD dan pemangku kepentingan lainnya sejalan sehingga akan terwujud, sasaran dan program pembangunan daerah pada tahun 2019,” katanya.

Adapun isi kesepakatan sebut Wiyono, yakni analisis perekonomian Kukar menjadi pijakan dalam perumusan arah pembangunan Kukar 2019. Pokok-pokok pikiran DPRD dijadikan sebagai masukan dalam perumusan permasalahan dan kebijakan pembangunan. Menerima rumusan tema, isu strategis dan prioritas pembangunan daerah sebagai bagian dari kebijakan pembangunan, terdiri dari pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas layanan dasar dan penurunan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah perekonomian melalui pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan ekonomi kreatif, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Reformasi Birokrasi (RB).

“Pada tahun 2019, perencanaan harus berbasis sistem informasi yang dikelola secara profesional, transparan dan bertanggungjawab, dan fokus pada penyelesaian kemiskinan daerah,” ujarnya.

Tidak hanya itu lanjut Wiyono, perencanaan berbasis data dan permasalahan dalam upaya meningkatkan kualitas dan efektifitas pembangunan daerah. Kemudian pembangunan manusia harus diimbangi dengan program dan kegiatan terkait dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Selain itu, penguatan pengelolaan anggaran berbasis kinerja dalam proses penyelenggaraan pemerintahan harus diakukan sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lancar,”. Jelas Wiyono. (irw/wkc)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.