WARTAKALTIM.CO, TENGGARONG – Puluhan mahasiswa Unikarta tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Himpunan Pelajar dan Mahasiswa lainnya, dipimpin Ketua Umum HMI Kukar Andi Fadli, mendatangi Kantor Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) untuk melakukan Audiensi terkait pemanfaatan aset daerah berupa bagunan Asrama Putri yang terletak di Jl KH Akhmad Muksin, di Ruang Eksekutif Kantor Bupati, Tenggarong, Kamis (8/3/2018).

Kehadiran puluhan mahasiswa tersebut dikawal aparat keamanan dan diterima oleh Kepala Seksi Pemanfaatan Aset BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Agus Amriady, didampingi Kabag Protokol dan Komunikasi Publik (Prokom Publik) Setkab Kukar Dafip Haryanto.

“Silahkan disampaikan, maksud dan tujuan teman-teman mahasiswa,” kata Dafip Haryanto yang menjadi moderator dari diskusi pertemuan.     

“Beberapa waktu lalu ada surat dari pemerintah daerah, isinya meminta kepada penghuni asrama untuk dikosongkan. Untuk itu kami kesini meminta kejelasan pemkab terkait hal tersebut,” kata Ketua Umum HMI Kukar Andi Fadli.

Setelah mendengar maksud dan tujuan tersebut, Dafip mempersilahkan kepada Agus untuk menjelaskan.

Dikatakan Agus, sesuai arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait tertib administrasi dan aset daerah. Dalam hal ini Pemkab Kukar terus berupaya melakukan tertib administrasi termasuk aset berupa bangunan asrama putri yang saat ini digunakan mahasiswa, bahkan sebagai tempat sekretariat organisasi kemahasiswaan tanpa adanya legalitas yang sah.

“Beberapa hari lalu tepatnya pada tanggal 10 Januari 2018, tim BPKAD mengecek keberadaan aset asrama putri yang berada di Jl. KH Muksin untuk pendataan. Disana terdapat beberapa penghuni, tetapi setelah tim menanyakan apakah benar asrama ini diisi oleh mahasiswa, ternyata tidak dapat memperlihatkan bukti serta serah terima pinjam pakai aset. Pemkab melayangkan surat pemberitahuan,” katanya.

Berlanjut pada tanggal 1 Pebruari 2018, BPKAD kembali melayangkan surat yang berisi pengosongan bangunan. Dari surat yang dilayakankan mendapat penolakan dari mahasiswa, namun tidak dapat memperlihatkan dokumen pinjam pakai aset daerah, sehingga pemkab menganggap penghuni disana tidak sah.

“Hargai pemkab Kukar yang melakukan penertiban administrasi dan aset daerah,” katanya.

Kendati demikian, lanjut Agus, pemkab masih membuka ruang melakukan kajian dan selama ada bukti sah pinjam pakai aset akan dipertimbangkan. “Jika mahasiswa beralasan ada bukti pinjam pakai silahkan diserahkan. Tidak mungkin kedua belah pihak tidak memegang suratnya,” ujarnya.

Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit dan sampai kepada kesimpulan yang dibacakan Kabag Prokom Publik Dafip Haryanto yakni pemkab Kukar terus melakukan upaya tertib administrasi aset termasuk aset berupa bangunan asrama putri.

“Mahasiswa diberi waktu 1 minggu kedepan untuk menyerahkan legalitas pinjam pakai aset asrama putri, selanjutnya akan dilaporkan kepada Sekda Kukar H Marli,”. Jelas Dafip. (wkc)

1 COMMENT

  1. Bos PMII gak ikut aksi dalam aksi tersebut, jangan asal catut gituu, ini pencemaran nama baik bagi PMII..tolong saya minta kontak yang punya berita ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.