Jakarta – Masalah impor minyak menjadi topik yang hangat dalam beberapa waktu terakhir di tengah penguatan dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah. Impor minyak tak luput dari sorotan karena ditengarai turut memicu penguatan mata uang Paman Sam. Sebab, untuk impor minyak memang membutuhkan dolar AS.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar angkat bicara menanggapi hal tersebut. Dalam wawancara eksklusif Blak-blakan dengan detik.com, pria kelahiran Padang 10 Oktober 1970 ini menjelaskan kondisi perminyakan nasional, masalah impor, dan kaitannya dengan penguatan dolar AS.

Tak hanya itu, Arcandra juga memberikan penjelasan soal keputusan pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Berikut hasil wawancara eksklusif detikFinanceengan Arcandra Tahar:

Masalah impor minyak diduga turut memicu pelemahan rupiah ini. Sebab, impor minyak membutuhkan dolar. Lantas, benarkah impor minyak membuat rupiah melemah?

Arcandra menjelaskan dampak impor minyak yang disebut-sebut sebagai pemicu penguatan dolar mesti dipelajari lebih lanjut. Sebab, pemerintah juga mendapat penerimaan dalam bentuk dolar.

Dia mengatakan, neraca perdagangan migas memang mengalami defisit. Jelasnya, kuartal I 2017 terjadi defisit US$ 2,4 miliar dan kuartal II 2017 mengalami defisit US$ 1,62 miliar. Kemudian, di kuartal I 2018 mengalami defisit US$ 2,61 miliar dan kuartal II 2018 defisit US$ 2,31 miliar.

“Secara keseluruhan antara semester I 2017 dan semester I 2018 kenaikan defisit kita hanya sekitar US$ 0,82 miliar, US$ 820 juta dalam 6 bulan. Ada defisit ada. Berapa besarnya tahun lalu dan tahun ini, dari setengah tahunnya hanya US$ 0,82 miliar,” kata dia kepada detikFinance dalam acara Blak-blakan, di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (7/9/2018).

Meski defisit, Arcandra mengatakan, untuk melihat seberapa besar kontribusi defisit pada pelemahan rupiah mesti menimbang penerimaan negara. Lantaran, penerimaan negara dari minyak juga berupa dolar AS.

“Pertanyaan selanjutnya, dari sisi kebutuhan ekspor impor, apakah kalau ada defisit ekspor impor, apakah negara menerima penerimaan lebih nggak karena harga naik, karena menghasilkan minyak, ada penerimaan. Kalau ditinjau dari sisi itu, mungkin ini yang harus kita dalami lagi apa pengaruhnya, terjadi defisit iya satu triwulan US$ 2-3 billion tapi kita juga mendapatkan penerimaan negara dari semester I 2017 dibanding semester I 2018,” jelasnya.

Maka dari itu, dia mengatakan, untuk melihat pengaruh impor minyak dan dampaknya pada rupiah mesti diteliti lebih lanjut. Arcandra telah mengutus para stafnya berkomunikasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna mengetahui dampaknya.

“Ini yang sedang kita lihat, ya ada defisit tapi impact-nya seperti apa, saya juga minta staf ahli kita di sini bicara BPS untuk melihat apa pengaruhnya, seberapa besar tekanan terhadap rupiah dari sisi defisit toh kalau lihat defisit 2017 nggak jauh beda dengan 2018 dari sisi ekspor dan impor,” ujarnya.

“Kalau dari sisi rupiahnya, karena kita membeli dengan dolar ada pengaruhnya ada, tapi seberapa besar, bagaimana dengan penerimaan naik nggak, penerimaan juga naik. Untuk itu harus komprehensif kita melihatnya, kalau dari perdagangan, murni ekspor minus impor ada defisit, ada. Tapi kita memperoleh devisa dari penjualan hasil pendapatan negara, untuk itu kita harus hati-hati,” tutupnya.

Arcandra mengatakan kebutuhan BBM dalam negeri sebesar 1,3 juta barel per hari (bopd) di tahun 2017. Lanjutnya, kebutuhan BBM itu dipenuhi dari produksi minyak mentah dalam negeri, impor minyak mentah, dan impor BBM.

Jelas Arcandra, untuk produksi minyak mentah sebanyak 525 ribu bopd atau sekitar 59% berasal dari dalam negeri. Minyak mentah dari impor sendiri sebesar 360 ribu bopd atau mengambil porsi 41%. Secara total, jumlah minyak mentah yang diproduksi mencapai 885 ribu barel bopd.

Namun, minyak mentah ini tak semuanya menjadi BBM. Menurut Arcandra, setelah masuk kilang, minyak mentah yang menjadi BBM sebesar 680 ribu bopd.

“Nah, dari kilang ini apakah 885 ribu bopd akan menghasilkan semuanya produk yang punya valuenya? Enggak, ini menghasilkan sekitar 680 ribu barel produk, produknya gasoline, gasoil, avtur dan lain-lain. Yang punya value di atas harga ICP 680 ribu barel. Kebutuhan kita berapa, kebutuhan kita sehari itu sekitar 1,3 juta barel per hari, kita produksi 680 ribu,” terang Arcandra kepada detikFinance dalam acara Blak-blakan di Kementerian ESDM, Jumat (7/9/2018).

Tentu, jumlah BBM yang diproduksi itu masih belum memenuhi kebutuhan BBM nasional sebesar 1,3 juta bopd. Sisanya, kata dia, dipenuhi dari impor BBM atau bukan minyak mentah lagi. Jumlah BBM yang diimpor sendiri sebesar 370 ribu bopd. Selanjutnya, untuk memenuhi pasokan BBM, Indonesia juga memanfaatkan biodiesel atau BBM yang berasal dari sawit sebesar 50 ribu bopd.

“Impor BBM kita 370 ribu bopd. Ini ditambah ini, kemudian 2017 FAME ada, biodiesel dari CPO, ini hanya menyumbang 50 ribu per day. Kalau ditotal jumlahnya 1.100 ribu (1,1 juta) bopd ini yang dihasilkan Pertamina, dari kilang sendiri, dari impor, jadi Pertamina memenuhi 1.100 ribu sisanya siapa? Badan usaha lain non-Pertamina. Sisanya badan usaha lain menyumbang 235 ribu bopd. Jadi kalau kita total kebutuhan kita sehari-hari 1.335 ribu (1,335 juta) bopd,” jelas Arcandra.

Dengan demikian, Indonesia masih mengimpor minyak mentah sebesar 360 ribu bopd dan 370 ribu bopd BBM. “Ini neraca kita sehari-hari, kita butuh impor BBM 370 ribu, kita impor crude 360 ribu, imbang antara impor BBM dan crude,” tutupnya.

Pemerintah tengah mendorong pembangunan kilang minyak. Dengan adanya kilang, tak perlu impor bahan bakar minyak (BBM) jadi, cukup dengan minyak mentah yang harganya lebih murah.

Arcandra mengatakan impor BBM lebih mahal dibanding dengan minyak mentah. Lanjutnya, dengan adanya kilang maka impor BBM bisa diganti dengan impor minyak mentah karena bisa diolah di dalam negeri.

Di tahun 2017, Indonesia mengimpor minyak mentah sebanyak 360 ribu barrels oil per day (bopd) dan BBM 370 ribu bopd.

“Apa obatnya, bisa nggak yang impor BBM ini jadi 0, bisa kalau kilang kita produksi lebih banyak, maka yang kita impor crude. Hasilnya 370+680 (impor BBM+hasil pengolahan kilang dalam negeri), ini nol crude masuk sini maka kita impor crude bukan lagi BBM,” kata dia kepada detikFinance dalam acara Blak-blakan di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (7/9/2018).

Arcandra menambahkan, biaya yang bisa ditekan sebesar US$ 10-US$ 13 per bopd. Biaya tersebut merupakan biaya pengolahan untuk menjadikan minyak mentah ke BBM.

“Dengan adanya kilang maka kita tidak impor BBM lagi tapi kita impor crude mentahnya, berapa beda harga minyak mentah dan BBM itu dinamakan cracking cost biaya untuk menjadikan crude menjadi BBM produk, biasanya sekitar US$ 11-12-13 per barel. Kalau sekarang WTI atau Brent US$ 70 maka per barel harga produk itu ditambah US$10-11-12 sekitar US$ 83-82 per barel itulah cracking cost yang bisa diefisiensikan kalau kilang dalam negeri,” jelas dia.

Namun, dia mengatakan, kilang ini tidak menghilangkan impor dari minyak mentah.

“Tapi dari sisi crude tetap impor dengan adanya kilang, dengan ada kilang impor berkurang, iya, BBM-nya tapi crude tidak, karena kilang masih membutuhkan crude. Sehingga dihasilkan produk Pertalite, Pertamax dan turunan yang lain jadi ini neraca kita,” tutupnya.

Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk menggenjot produksi minyak nasional. Strategi tersebut terdiri dari strategi jangka panjang, menengah, dan pendek.

Arcandra mengatakan untuk jangka panjang pemerintah mendorong kegiatan eksplorasi. Dia menerangkan, kegiatan eksplorasi di tahun 1970-an memakan waktu sampai 5 tahun. Namun, di tahun 2000-an, pelakasanaan eksplorasi bisa memakan waktu 10-15 tahun.

“Ini bukan dalam rangka mohon maaf tidak menyalahkan siapa-siapa. Dulu tahun 1970-an eksplorasi waktu yang dibutuhkan mendevelop sebuah lapangan dari discovery ini ada minyak atau gasnya menjadi minyak itu kurang dari 5 tahun selesai rata-rata dunia di bawah 5 tahun dari discovery sampai first oil. Sekarang tahun 2000-an sekitar 10-15 tahun prosesnya,” jelasnya kepada detikFinance dalam acara Blak-blakan di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (7/9/2018).

Dia melanjutnya, lamanya waktu eksplorasi karena memang penemuan cadangan minyak tidak mudah. Dalam catatannya, tingkat keberhasilan eksplorasi sekitar 20%.

Selain itu, lamanya waktu eksplorasi juga karena banyaknya regulasi. Kementerian ESDM, kata dia, telah memangkas 186 regulasi.

“Dulu kok bisa 5 tahun dari eksplorasi ketemu, sekarang 10-15 tahun salah satunya yang kita tengarai peraturan, peraturan ESDM yang berapa kita, arahan Pak Menteri kita sudah 186 Permen, Kepmen, segala macam kita cut biar 10-15 tahun tadi kita bisa perpendek,” terangnya.

Bukan hanya itu, pemerintah juga mewajibkan badan usaha yang mendapat pengelolaan blok terminasi untuk melakukan kegiatan eksplorasi. Dengan begitu, anggaran untuk eksplorasi dari Rp 70 miliar hingga Rp 80 miliar setahun, kini mencapai Rp 23 triliun.

“Kalau setahun dana APBN Rp 70 miliar, maka sekarang punya duit US$ 1,7 billion sekitar Rp 23-22 triliun yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan eksplorasi,” ujarnya.

Untuk jangka menengah, Arcandra mengatakan, pemerintah mendorong penerapan teknologi enhanced oil recovery (EOR) atau pengurasan sumur tahap lanjut. Untuk menerapkan teknologi ini, waktu yang diperlukan 7 sampai 10 tahun.

Arcandra melanjutkan, pada jangka pendek dirinya tengah mencari teknologi yang bisa digunakan untuk meningkat produksi lapangan tua. Setiap 3 bulan sekali, Arcandra mengumpulkan pihak-pihak yang berani menawarkan teknologi peningkatan produksi lapangan tua.

“Jadi jangan salah kegiatan eksplorasi butuh 6-10 tahun baru tahun ke-10 dinyatakan ketemu. Berapa lama lagi dari tahun ke-10, 10-15 tahun lagi kalau kegiatan eksplorasi kita dorong sekarang dan berhasil 6-10 tahun lagi, dari 6-10 tahun untuk menjadi gas oil jadi 10-15 tahun. Jadi perbaikan sekarang impact-nya ke anak cucu kita, bukan sekarang, tapi itu harus dilakukan,” jelasnya.

“Solar, Premium, pemerintah masih dalam janji yang sama untuk tidak menaikkan hingga akhir tahun, itu yang diucapkan Pak Menteri juga bahwa kita komitmen untuk tidak menaikkan sampai akhir tahun,” kata Arcandra kepada detikFinance dalam acara Blak-blakan, Jumat (7/9/2018).

Dia mengatakan, penguatan dolar ini memang bukan berarti tak menimbulkan masalah. Terpenting, ujar Arcandra, risikonya bisa dikelola atau tidak.

Menurutnya, penguatan dolar saat ini risikonya masih bisa dikelola sehingga pemerintah tak menaikkan harga BBM.

“Mungkin bahasanya bukan tidak ada masalah, dengan pelemahan rupiah ada masalah, ada, tapi manageable (terkendali) atau tidak, kan bahasanya mitigasi risiko, apakah masih manageable dengan harga saat sekarang, Premium, solar, minyak tanah itu pemerintah merasa sampai saat ini masih manageable,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Komisaris Utama PT Pertamina ini juga memberikan catatan. Dia mengatakan, BBM yang diatur oleh pemerintah meliputi Premium, solar dan minyak tanah. Harga BBM lain mengikuti mekanisme pasar.

“Tapi kalau Pertalite, Pertamax, atau Shell itu apa V-Power dan lain-lain itu harga keekonomian silahkan nanti mereka memberitahukan, mereka mau menaikkan harga. Karena selama ini bukan dikontrol pemerintah untuk harganya itu harga keekonomian silakan nanti mengajukan ke kita. Misalnya untuk Pertamax saya mau turun silakan, saya mau naik silakan ada aturan, berapa range yang boleh mereka naikkan,” terangnya.

(ang/ang)

Sumber: Detik.com

Foto: dok. detikcom

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.