Ketua Koordinator Koalisi Rakyat Kukar Bersatu (KRKB) Thauhid Aprilian Noor saat jumpa pers terkait PI Blok Mahakam. (Foto: Ist)

WARTAKALTIM.CO, TENGGARONG – Koalisi Rakyat Kutai Kartanegara Bersatu (KRKB) yang diinisiatori oleh DPD Komite Nasional Pemuda Indoensia (KNPI) Kukar menuntut agar pembagian Participating Interest (PI) atau bagi hasil pengelolaan Blok Mahakam antara Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pemkab Kukar berkeadilan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Koordinator KRKB Thauhid Aprilian Noor saat jumpa pers yang digelar di Graha KNPI Kukar, Tenggarong, Kamis (8/11/2018).

“Ya, kami bersama seluruh elemen masyarakat akan menggelar aksi menuntut keadilan terkait porsi PI Blok Mahakam pada Senin (12/11) di Kantor DPRD Kukar. Setelah itu bersama para anggota DPRD bergerak menuju Kantor Bupati Kukar,” kata Thauhid.

Senada Ketua KNPI Kukar, juga dikatakan oleh Efri Novianto selaku Wakil Kepala Bidang Kebijakan Politik KNPI Kukar bahwa bagaimanapun penglamparan resorvoir migas berada di wilayah Kutai Kartanegara, sehingga wajar dan sangat tepat persentase pembagiannya sama-sama 50 persen.

“Jika sebelumnya porsi 65,5 untuk Provinsi Kaltim dan 33,5 persen untuk Kukar, itu tidak berpihak pada keadilan,” katanya.

Menurut Efri yang juga Dosen Unikarta menegaskan persentase masing-masing 50 persen merupakan solusi dalam mencari keadilan, pembagian PI antara Pemprov Kaltim dengan Pemkab Kukar.

“Pembagian tersebut sesuai dengan ketentuan pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang seharusnya porsi pembagiannya adalah 50-50, ujarnya.

Dia juga menambahkan bahwa, penerima dampak akibat dari kerusakan lingkungan pengelolaan Blok Mahakam sudah jelas di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga wajar dan tepat jika presentase pembagian PI masing-masing 50 persen.

“Untuk itu, kami elemen masyarakat, pemuda yang tergabung dalam KRKB mendesak Gubernur Kaltim (Isran Noor-red) agar kembali duduk satu meja, mendesain ulang terkait pembagian PI tersebut,” tambahnya.

Untuk diketahui, pembagian PI Blok Mahakam tersebut merupakan sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) bagi Kutai Kartanegara dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan batubara serta sumber pendaatan daerah sah lainnya.

Dimana pembagian PI Blok Mahakam ketika itu Gubernur Kaltim Awang Farok Ishak menegaskan bahwa angka 66,5 dan 33,5 sudah final. Akan tetapi belum ada kata sepakat dari Bupati Kukar waktu itu Rita Widyasari terkait porsi tersebut.

Sehingga ruang untuk mengubah porsi PI tersebut kembali terbuka, mengingat salah satu janji politik Gubernur Kaltim Isran Noor periode 2018-2023 dalam beberapa kesempatan kampanye akan membagi PI Blok Mahakam menjadi 50-50. (wan/arian)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.