DUKUNG – Plt Bupati Kukar Edi Damasyah saat menerima dan memperlihatkan hasil kongres Rakyat Kukar Menggugat yang akan diteruskan ke Gubernur Kaltim. (Foto: Irwan)

WARTAKALTIM.CO, TENGGARONG – Ratusan masa yang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Kutai Kartanegara Bersatu (KRKB) melakukan aksi damai menuntut pembagian Participating Interest (PI) Blok Mahakam sebesar 50 persen untuk Pemkab Kukar. Aksi tersebut berlangsung di Kantor Bupati, Tenggarong, Senin (12/11/2018) pagi.

Setibanya di Kantor Bupati, ratusan masa sambil membawa sejumlah kain putih bertuliskan #PI 50% Harga Mati, 50% PI Blok Mahakam Hak Rakyat Kukar, Save PI 50%. Kami Ingin Sejahtera. Kain tersebut dibentangkan dihalaman Kantor Bupati dan diterima oleh Plt Bupati Kukar Edi Damansyah didampingi sejumlah pejabat teras dilingkungan sekretariat daerah.

Sebelum ditanggapi oleh Plt Bupati Edi Damansyah, masing-masing perwakilan koordinator menyampikan orasinya, mulai dari KNPI Kukar, Sempekat Keroan Kutai, HMI, PMII, IMM, PPI, GP Ansor, Pemuda Muhammadiah, PPM, IPM, Nasyiatul Aisyah. Kemudian Pemuda Pancasila, HIPMI, IPNU, Wiramuda Nusantara, FKPPI, LSM Grapesda, FTHK, BEM Unikarta, PSPP Unikarta, Forum Camat, Forum Lurah, Apdesi dan Forum PBPD.

“Atas nama Pemkab Kukar, kami tegaskan bahwa searah dan sekata dengan Koalisi Rakyat Kukar Bersatu. Kami memahami kondisi kebathinan masyarakat Kukar terhadap kebijakan yang sudah diberikan khususnya PI Pengelolaan Blok Mahakam,” kata Edi.

Menurut Edi, manajemen pemerintahan sudah diatur melalui peraturan perundang-undangan. Ada yang menjadi urusan pemerintah pusat, provinsi dan urusan pemerintah kabupaten.

“Sektor migas ini adalah urusan pemerintah pusat, secara kebijakan peraturan perundang-undangan sudah final, sehingga bagaimana implementasi yang harus terus dilakukan,” ujarnya.

Kebijakan sektor migas itu, lanjut Edi sudah ditetapkan 10 persen untuk daerah. Sehingga daerah yang mengatur sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 37/2016 tentang Keuntungan Penawaran PI 10% pada wilayah kerja Minyak dan Gas.

“Ya, kami pemerintah daerah pun merasakan implementasinya masih ada hal-hal yang perlu ditinjau kembali. Untuk itu suasana kebathinan pemkab Kukar dan masyarakat melalui Koalisi Rakyat Kukar Bersatu ini, satu arah untuk meneruskan aspirasi masyarakat Kukar,” tegas Edi disambut tepuk tangan dari ratusan masa aksi.

Usai menanggapi tuntutan aksi, Plt Bupati Edi Damansyah bersama Ketua DPRD Kukar Salehuddin S.Fil menerima lembaran hasil Kongres Rakyat Kukar Menggugat diserahkan Ketua Koordinator Koalisi Thauhid Aprilian Noor.

Adapun hasil Konres Rakyat Kukar Menggugat yakni, (1). Penentuan saham 66,5 % untuk provinsi dan 33,5 % untuk Kabupaten Kukar tidak adil dan berkeadilan serta cacat hukum dan cacat prosedural sehingga harus dicabut. (2). Meminta kepada Gubernur Kaltim agar mencabut keputusan pembagaian PI Blok Mahakam sebelumnya dan menetapkan porsi 50 % Participating Interest (PI) pada Blok Mahakam diserahkan kepada Kabupaten Kutai Kartanegara. Demikian hasil kongres rakyat kukar mengugat.

Sekadar diketahui, Gubernur Kaltim sebelumnya Awang Faroek Ishak telah memutuskan porsi pembagian PI Blok Mahakam sebesar 66,5% untuk Pemprov Kaltim dan 33,5% untuk Pemkab Kukar.

(wan/wk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.