Sekretaris Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Zulkipli saat membuka sosialisasi peraturan daerah No.3/2018. (Foto: Dedy)

WARTAKALTIM.CO, TENGGARONG – Dinas Pemberdayaan Masyaakat Desa (Dispemdes) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengakui bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Tahun 2018 saat ini masih tertunda, dikarenakan adanya perubahan regulasi di tingkat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pemdes melalui Sekretarisnya HM Zulkipli saat membuka Sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) No.3/2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Perda (Peratruan Daerah) No.3/2018 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, berlangsung di BPU Kecamatan Muara Muntai, Kamis (22/11/2018).

“Ya, semestinya Pilkades serentak tahap II dilaksanakan tahun 2018. Namun ada perubahan regulasi ditingkat Kemendagri sehingga Pemkab Kukar berkewajiban untuk melakukan perubahan atas Perbup No.3/2015 menjadi Perda No.3/2018 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa,” katanya.

Perubahan tersebut sudah selesai dilakukan, sehingga dilakukan sosialisasi terhadap Perda No.3/2018 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

“Insya Allah, Kukar akan melaksanakan Pilkades serentak di tahun 2019 setelah Pilpres (Pemilihan Presiden), Pileg (Pemilihan Legislatif) Tanggal 17 April 2019 mendatang,” ujarnya.

Dijelaskan Zulkipli, Pilkades tahap II akan diikuti oleh 108 Desa, setelah itu dilanjutkan Pilkades tahap III pada tahun 2020 dengan jumlah 15 desa.

“Mudah-mudahan pemilihan kepala desa serentak tahun 2019 mendatang di Kutai Kartanegara berjalan sukses dan lancar,” ujarnya.

Sementara itu Camat Muara Muntai Muhammad Dahlan menyambut baik atas sosialisasi perubahan peraturan bupati menjadi peraturan daerah No.3/2018 tentang pemilihan dan pemberhentian.

“Kami menyambut baik sosialisasi atas perubahan peraturan bupati menjadi peraturan daerah tentang pemilihan dan pemberhentian kepala desa. Semoga ini menjadi wawasan bagi semua aparatur pemerintahan baik kecamatan terlebih di pemerintahan desa memahami isi regulasi sehingga pelaksanaan pilkades nantinya berjalan baik dan lancar,” katanya.

Disebutkan Dahlan, kecamatan Muara Muntai memiliki 13 desa dan 7 desa diantaranya akan melaksanakan Pilkades serentak pada tahun 2019 mendatang. Adapun ketujuh desa itu adalah Desa Muara Muntai Ulu, Kayu Batu, Pulau Harapan, Muara Aloh, Jantur, Jantur Selatan dan Desa Jantur Baru.

“Selain itu, ada beberapa desa akan memasuki purna tugas. Secara keseluruhan ketujuh desa baik yang dijabat oleh Pj Kades maupun yang akan memasuki purna tugas, tetap menjalankan roda pemerintahannya. Dalam waktu dekat, saya akan melakukan monitoring ke semua desa yang ada di Kecamatan Muara Muntai,” ujarnya.

Ditambahkan Dahlan, berharap perubahan regulasi terkait pemilihan dan pemberhentian kepala desa nantinya benar-benar dapat dipahami dengan baik. Termasuk dalam pembentukan kepanitiaan pemilihan kepala desa.

“Saya berharap jajaran pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa dapat memahami regulasi perubahan Perbup No.3/2015 menjadi Perda No.3/2018 tentang pemilihan dan pemberhentian kepala desa, terutama dalam menyiapkan Pilkades serentak tahun 2019 mendatang,” jelasnya.

(dedy/wk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.