Kepala Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kaltim Hj Helda Arsyad saat menyampaikan paparannya dalam Rakor Kependudukan se-Kaltim. (Foto: Irwan)

WARTAKALTIM.CO, KUKAR – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyusunan dan Pelaporan DAK (Dana Alokasi Khusus) Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2019.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan, Perlindungan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), menghadirkan Reza Arrahman Kasubag Perencanaan Dukcapil Kemendagri, diikuti oleh keluarga besar Disdukcapil Kabupaten/Kota se-Kaltim di Ruang Serbaguna Kantor Bappeda, Tenggarong, Kamis (6/12/2018).

Sekretaris Disdukcapil Kukar Ardiansyah dalam sambutannya, mengapresiasi kegiatan Rakor Penysusnan DAK tahun 2019 yang berlangsung di Kukar.

“Selamat datang keluarga besar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil se-Kaltim di Kota Raja Tenggarong. Semoga rakor ini nantinya berjalan baik dan sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri,” katanya.

Ditambahkan Ardiansyah, rakor tersebut juga sebagai salah satu upaya dalam memberikan pelayanan prima administrasi kependudukan (adminduk) kepada masyarakat.

“Inilah yang kita harapkan, termasuk dalam mensosialisasikan kebijakan administrasi kependudukan dalam rangka Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA),” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kaltim Hj Helda Arsyad dalam paparannya terkait target kinerja Dinas Kependudukan Provinsi Kaltim tahun 2018 yakni meningkatkan fasilitas kepada pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pelayanan penerbitan KTP Elektronik, KK (Kartu Keluarga), Akta Pencatatan Sipil serta rencana pelayanan pemanfaatan NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna di Provinsi Kaltim.

“Sasaran kinerja dan target dinas kependudukan provinsi Kaltim sampai saat ini terus berjalan. Saya berharap sebelum akhir tahun 2018 semuanya bisa mencapai 100 persen,” katanya.

Adapun indikatornya sendiri, lanjut Helda yakni memfasilitasi pengelolaan kegiatan penyelenggaraan adminduk kabupaten/kota meliputi, (1). Fasilitasi dalam penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP Elektronik di kabupaten/kota sudah 100 persen. (2). Fasilitasi pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun mencapai 90 persen. (3). Penggunaan data konsolidasi bersih (DKB) untuk pelayanan. (4). Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan oleh SKPD provinsi Kaltim. (5). Tingkat Realisasi penyerapan anggaran mencapai 94-98 persen.

“Saya juga mengapresiasi kegiatan di kabupaten/kota berjalan baik, termasuk dalam menjalankan regulasi pengangkatan dan pemberhentian pejabat Dukcapil daerah tidak ditemukan pelanggaran sesuai dengan Permendagri No.76 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat,” jelasnya. (wan/wk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.