WARTAKALTIM.CO, TENGGARONG – Plt Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menyerahkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), ADD (Alokasi Dana Desa), DD (Dana Desa), BKKD (Bantuan Keuangan Khusus Desa) serta pagu bagi hasil pajak dan retrebusi daerah, kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Kades, Senin (14/1) di Ruang Serbaguna Kantor Bappeda Kukar.

Dalam arahannya, Edi mengatakan arah kebijakan Pemkab Kukar, bahwa penyerahan DPA, ADD, DD, BKKD, Pagu bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah dapat menunjukkan bagaimana kuatnya komitmen pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan publik.

APBD tahun 2019 merupakan tahun ke-4 dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

“Tiga tahun terakhir, kita telah menyusun fondasi yang kuat dengan mereformasi arah pembangunan daerah menjadi lebih produktif, lebih merata, dan lebih berkeadilan dan itu merupakan fondasi yang menjadi pijakan kita bersama dalam rangka mewujudkan masa depan yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan,” terang Edi.

Perbaikan struktural terus dipacu dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkokoh daya saing daerah, memperkokoh ketahanan ekonomi, dan memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh karena itu kebijakan fiskal dan APBD tahun 2019 dirancang dengan tema Peningkatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah menuju Transformasi Ekonomi Masyarakat yang Lebih Sejahtera.

Menghadapi lingkungan ekonomi nasional dan global yang terus mengalami perubahan  dinamis mengharuskan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyiapkan diri dengan baik dan melakukan antisipasi secara cermat serta membuat penyesuaian dengan cepat.

“Alhamdulillah ditengah ketidakpastian ekonomi global, kita masih mampu meningkatkan kinerja ekonomi, Setelah mengalami pertumbuhan ekonomi negatif dari tahun 2014 s/d. 2016 maka pada tahun 2017 perekonomian Kutai Kartanegara mampu bangkit atau tumbuh positif sebesar 1,36 persen,” jelas Edi

Kinerja ekonomi tersebut menurutnya telah mampu memperbaiki indikator utama kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 7,97 persen pada tahun 2016 menjadi 5,72 persen pada tahun 2017. Kemiskinan turun dari 7,63 persen pada tahun 2016 menjadi 7,57 persen pada tahun 2017. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 72,19 pada tahun 2016 menjadi 72,75.

Menurut Edi, Perbaikan indikator kesejahteraan rakyat itu terus diupayakan di tengah dinamika yang ada. Capaian-capaian tersebut menjadi pemicu bagi semua untuk terus bekerja keras bagi peningkatan kesejahteraan.

“Kecermatan dan kehati-hatian dalam mengelola fiskal daerah telah menghadirkan APBD yang sehat serta mampu melepaskan diri dari bayang-bayang defisit anggaran yang terjadi selama tiga tahun terakhir”ungkapnya

Dalam rangka percepatan pembangunan di desa tahun 2019 tambah Edi, Pemerintah Kabupaten juga merencanakan Alokasi Dana Desa. Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Dana Desa dalam APBD tahun 2019 sebesar Rp. 638,95 Miliar.

Di akhir Edi berharap APBD dapat disusun secara adil, dimana setiap rupiah yang dikumpulkan dari masyarakat dapat didistribusikan kembali untuk mensejahterakan masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa (yuliati-medsi03)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.