WARTAKALTIM.CO, TENGGARONG – Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) menyampaikan nota penjelasan dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2019, pada Rapat Paripurna DPRD Kukar, Senin (14/01/2019).

Raperda tersebut yaitu tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) 15/2010 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan di Kukar dan Raperda tentang pengelolaan barang milik daerah.

Pj Sekda Kukar H Sukhrawardy mengatakan nota penjelasan Raperda sebagai tindaklanjut dari proses pengesahan program pembentukan peraturan daerah untuk tahun 2019, pada Desember 2018 lalu.

Lebih lanjut H Sukhrawardy mengatakan dengan diberlakukannya Undang-undang (UU) Nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9/2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa peraturan daerah yang dimiliki oleh pemkab Kukar. Salah satunya yaitu terhadap peraturan daerah nomor 15/2010 tentang sistem penyelenggaran pendidikan di Kukar.

Disebutkannya, UU tersebut dengan tegas membagi kewenangan antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah daerah provinsi dalam urusan penyelenggaraan pendidikan, maka Pemkab mempunyai kewenangan dalam urusan pendidikan sampai dengan tingkat pertama. sedangkan pendidikan tingkat menengah dan seterusnya menjadi kewenangan pemerintah daerah propinsi.

“Dengan adanya pembagian urusan tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan daerah nomor 15/2010 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan di Kukar, karena didalam peraturan daerah tersebut masih mengatur kewenangan urusan pemerintah daerah terkait pendidikan menengah, yang bukan lagi menjadi urusan dari pemerintah daerah kabupaten, sehingga kami mengusulkan untuk menghapus semua pasal yang khusus mengatur tentang pendidikan menengah,” ujarnya.

Kemudian diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 27/2014 pengelolaan barang milik negara/daerah serta pedoman pelaksanaannya yaitu peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, maka perlu bagi pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah.

Sukhrawardy mengatakan Pemkab memang sebelumnya telah memiliki peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan barang milik daerah namun dengan berlakunya kedua peraturan perundang-undangan tersebut di atas, peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan barang milik daerah tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

“Perlu bagi kita selaku pembuat kebijakan untuk membuat peraturan yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 pengelolaan barang milik negara/daerah serta pedoman pelaksanaannya yaitu peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah,” katanya.

Menurutnya, tujuan keberadaan peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai, pedoman dalam pengelolaan barang milik daerah, memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam pengelolaan barang milik daerah,mengamankan barang milik daerah, menyeragamkan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah, dan mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

H Sukhrawardy mengharapkan dari nota penjelasan Raperda ini, adanya ditindak lanjuti lebih lebih cepat dan konkrit dari setiap fraksi dan stakholder terkait agar peraturan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama. (medsi02)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.