Sekda Kukar Sunggono (Foto: Irwan)

WARTAKALTIM.CO, TENGGARONG – Sekda Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono meminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terutama dilingkungan sekretariat daerah agar memperhatikan aturan terkait manajemen pengelolaan aset daerah.

Hal tersebut disampaikannya, saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Bupati, Tenggarong, Senin (11/2/2019) tadi.

“Saya minta semua OPD dan pejabat sekretariat daerah agar memperhatikan terkait aturan pengelolaan aset daerah,” katanya.

Menurut Sunggono, semua aset daerah yang dinilai tidak lagi memiliki nilai ekonomis agar segera dilaporkan dan diselesaikan. “Ya, Insya Allah saya akan konsen terhadap penyelesaian aset daerah ini, minimal setiap 2 tahun sekali ada penghapusan aset,” ujarnya.

Bahkan diakui Sunggono, aset daerah bergerak seperti kendaraan roda 4 (empat) maupun sepeda motor saat ini banyak dikuasai oleh pihak lain.

“Saya tegaskan pengelolaan aset daerah ini tidaklah main-main, melainkan harus sesuai dengan peruntukannya. Inilah yang mesti dipertegas aturan penggunaan aset daerah,” katanya.

Tidak hanya itu, Sunggono juga menyebutkan banyak aset dilingkungan sekretariat daerah yang kini dimanfaatkan oleh orang luar sekretariat daerah.

“Berdasarkan laporan disekretariat daerah, dengan 12 bagian sebenarnya jumlah mobil yang dibutuhkan hanya 42 unit, akan tetapi hampir 200 lebih aset mobil tercatat. Belum lagi jumlah sepeda motor yang jumlahnya ribuan,” ujarnya.

“Untuk itu, saya minta ini harus dipertegas, jika memang dianggap bisa dihapus ya dihapuskan. Inilah yang harus diselesaikan kedepannya dan saya hanya meluruskan aturan, meluruskan sejarah dan menyelesaikan masalah,” tegas Sunggono.

Diketahui, dalam Permendagri No. 17 tahun 2007 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi: 1.Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 2. Pengadaan; 3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; 4. Penggunaan; 5. Penatausahaan; 6. Pemafaatan; 7. Pengamanan dan pemeliharaan; 8. Penilaian; 9. Penghapusan; 10. Pemindahtanganan; 11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; 12. Pembiayaan; dan 13. Tuntutan ganti rrugi. (wan/wk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.