Suasana Rakor TJSP terkait Festival Bedah Rumah Bagi Rumah Tangga Miskin. (Foto: Irwan)

WARTAKALTIM.CO, TENGGARONG – Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan 1.968 bedah rumah layak huni tahun 2019. Program tersebut merupakan salah satu prioritas dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2016-2021 terkait penanggulangan kemiskinan atau bahasa Kutai (nebas tapak kemiskinan).

Hal tersebut disampaikan Plt Bupati Kukar Edi Damansyah saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) tentang persiapan Festival Bedah Rumah bagi Rumah Tangga Miskin, diruang Serbaguna Kantor Bappeda, Tenggarong, Rabu (13/2/2019).

“Kegiatan festival bedah ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah daerah dalam percepatan penanggulanganan kemiskinan di Kutai Kartanegara,” kata Edi Damansyah.

Menurut Edi, dalam festival bedah rumah ini semua stakholder diharapkan dapat terlibat khususnya forum TJSP/CSR yang nantinya dapat berbagai sehingga target bedah rumah tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik dan tuntas.

“Saya ingatkan bahwa program tersebut sudah dirancang atas dasar kondisi dilapangan. Saya sendiri sudah meninjau bedah rumah sebelumnya dan ini masih banyak warga yang belum merasakan kenyamanan untuk memiliki rumah yang layak sesuai standar,” ujarnya.

Untuk itu kata Edi, bedah rumah tersebut jangan dipersepsikan membangun rumah baru, melainkan mendorong dan melakukan perbaikan-perbaikan rumah seperti dapur, WC (Water Closed) dan lainnya sesuai kondisi rumah warga yang perlu diperbaiki.

“Saya minta, kepada forum TJSP/CSR untuk bersama-sama mengcroscek kembali data-data rumah yang akan dilakukan bedah rumah. Ya, kita akui masih ada kelemahan dan saya ingin semuanya tepat sasaaran sehingga betul-betul dirasakan oleh warga kita yang tidak berkecukupan atau pra sejahtera,” katanya.

Diketahui RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 dengan arah kebijakannya salah satunya untuk mewujudkan sasaran desa berketahanan sosial antara lain melalui strategi Gerakan Desa Membangun dengan arah kebijakan yakni pemantapan pembinaan keluarga miskin, validitas pendataan kemiskina, sinergitas kebijakan pengentasan kemiskinan yang ada di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan pemantapan partisipasi masyarakat dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan desa. (wan/wk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.