Kepala Bappeda Kaltim Zairin Zain saat memberikan materi pada sesi pleno Rakor se- Kaltim 2019 di Kukar. (Foto: Prokom)

WARTAKALTIM.CO, TENGGARONG – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Timur Zairin Zain menargetkan pada 2023 mendatang, APBD Kaltim mencapai Rp 30 Triliun.

“Secara bertahap anggaran pembangunan daerah harus terus meningkat, targetnya pada 2023 mendatang APBD Kaltim mencapai Rp 30 Triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Bagi Hasil,” kata Zairin Zain saat sesi pleno Rakor Bappeda se Kaltim 2019, di Ruang Serbaguna Bappeda Kukar, Tenggarong, Selasa (19/2).

Dikatakannya, dengan kemampuan fiskal anggaran pembangunan yang semakin besar dapat memberikan dampak positif bagi Kaltim, khususnya kabupaten/kota yang mempunyai wilayah pembangunan.

“Nantinya semua akan dibagirata ke kabupaten/kota untuk mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan menyesuaikan arah kebijakan pembangunan Kaltim,” sebutnya.

Gubernur, kata Zairin sudah berkomitmen sejak pelaksanaan Tahun Anggaran 2019 hingga 2023 mendatang untuk tidak lagi mengalokasikan anggaran dengan pola kontrak tahun jamak yang banyak menguras APBD untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Hal tersebut dimaksudkan agar uang yang ada bisa habis terbagi untuk kabupaten kota. Nantinya Gubernur akan sering berjuang di pusat dengan harapan Kaltim kebagian dana pembangunan lebih dari pusat.

Ditambahkan Zairin terkait arah kebijakan pembangunan kedepan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2020 mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, menekan atau mengantisipasi terjadinya inflasi, mengurangi angka pengangguran terbuka, dan mengurangi angka kemiskinan.

“Yang paling difokuskan adalah inflasi karena tidak boleh naik lebih dari 3 % akibatnya akan langsung dirasakan masyarakat, Pertumbuhan ekonomi turun naik biasa saja tetapi kalau inflasi langsung bergejolak,” katanya.

Zain juga mengatakan Rakor kali ini bertujuan untuk mewujudkan sinergitas perencanaan antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang diharap menghasilkan rumusan kesepakatan yakni penyelesaian bersama masalah membangun daerah dalam melaksanakan strategi dan arah kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan. (yuliati-Medsi03)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.