Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Publik Setkab Kukar Dafip Haryanto saat menerima puluhan aksi damai warga desa Bakungan RT.09 Loa janan. (Foto: Irwan)

WARTAKALTIM.CO, TENGGARONG – Puluhan warga Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara (Kukar) mendatangi kantor Bupati, untuk menggelar aksi damai terkait pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh Stock File dan Conveyor Batubara PT. Indo Perkasa, Rabu (6/3/2019).

Aksi warga tersebut diterima oleh Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Publik Setkab Kukar Dafip Haryanto, langsung menenangkan aksi masa sembari menunggu dinas terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).

“Saya sudah koordinasi dengan pimpinan terkait tuntutan bapak ibu sekalian, mohon bersabar sembari menunggu Dinas Lingungan Hidup dan Kehutanan menanggapi permasalahan tersebut,” kata Dafip.

Tidak lama menunggu, Riduan perwakilan dari DLHK pun tiba dikerumunan warga dan langsung diminta menanggapi aksi yang disampaikan oleh Koordinator aksi Ardianoor.

“Ya, ini menyangkut kesehatan masyarakat, DLHK akan segera turun lapangan melakukan pengecekan dampak yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan tambang batubara PT Indo Perkasa. Insya Allah Minggu depan akan dilakukan verifikasi lapangan,” kata Riduan disambut gembira pengunjuk rasa.

Ia juga meminta kepada warga Bakungan untuk mempercayakan kepada pemkab Kukar (DLHK) melakukan verifikasi lapangan atas dampak pencemaran yang ditimbulkan PT. Indo Perkasa.

“Percayakan kepada kami (DLHK) untuk melakukan verifikasi lapangan bersama PT. Indo Perkasa. Semoga permasalahan ini segera teratasi sehingga apa yang menjadi tuntutan warga dapat terealisasi,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator aksi Ariannur mengatakan warga Bakungan saat ini benar-benar terganggu dengan operasi tambang batubara, mengakibatkan pencemaran udara dari stock file dan conveyor PT. Indo Perkasa.

“Ya, inilah yang dikeluhkan oleh warga desa Bakungan RT.09, menuntut keadilan dengan meminta kompensasi kesehatan atas pencemaran udara yang ditimbulkan PT. Indo Perkasa,” ujarnya.

Menurut dia, tuntutan tersebut tidaklah muluk-muluk warga meminta setiap Kepala Keluarga (KK) diberikan kompensasi kesehatan bukan secara individu. Hal tersebut menurut Ariannur sesuai pasal 5 ayat 1 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) No. 32 tahun 2009. Menyebutkan “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Kemudian pada pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 mengatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin dan bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak untuk memperoleh layanan kesehatan”.

“Inilah tuntutan warga kepada pihak PT. Indo Perkasa memberikan kompensasi uang kesehatan. Semoga dengan turunnya DLKH melakukan verifikasi lapangan nantinya diperoleh solusi atas tuntutan warga Bakungan,” harapnya. (wan/wk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.