Sekda Kukar H Sunggono (Foto: Irwan)

WARTAKALTIM.CO, KUKAR – Sistem manajemen Merit merupakan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdasarkan kepada kualifikasi , kompetensi, dan kinerja secara adil.

“Saya berharap semua ASN terus membangun komitmen terutama dalam menerapkan sistem manajemen Merit sebagai upaya konsistensi terkait dengan profesionalitas ASN, Kode Etik ASN, Kinerja ASN, Proses Administrasi Pensiun serta Pemberantasan Korupsi,” kata Sekda Kukar H Sunggono saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Manajemen Kepegawaian yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Rabu (27/11/2019) pagi.

Menurut dia, tantangan Kabupaten Kutai Kartanegara kedepannya cukup berat, dimana selain menghadapi revolusi industri 4.0 juga harus adanya kesiapan pemkab untuk meningkatkan profesional ASN dalam rangka menyambut penetapan Kukar sebagai salahs atu Ibu Kota Negara.

“Untuk bisa menjawab tantangan Indonesia dan Kutai Kartanegara pada era mendatang diperlukan upaya reformasi mewujudkan birokrasi yang efesien, efektif, bersih, akuntabel serta melayani,” katanya.

Untuk mewujudkan hal tersebut lanjutnya, diperlukan upaya perubahan manajemen ASN melalui penerapan sistem merit dalam mewujudkan ASN yang berkualitas, kompeten, netral, berintegrasi dan kinerja tinggi.

Tantangan saat ini dalam manajemen ASN dilingkungan Pemkab Kukar yakni masih lemahnya pengawasan penerapan sistem merit dan belum meratanya kualitas keterbukaan informasi serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik, terutama dalam proses administrasi kepegawaian, salah satunya pengurusan pensiun PNS.

“Disisi lain sering terjadinya penyimpangan prilaku ASN karena belum adanya pemahaman yang cukup tinggu dari seorang ASN terhadap tugas dan tanggungjawabnya terlebih dalam memahami kode etik dan kode prilaku ASN itu sendiri,” ujarnya.

Ditambahkannya, dalam rangka mewujudkan Good Governance dilingkungan Pemkab Kukar mala salah satu upayanya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

“Inilah pentingnya memberikan sosialisasi dan pemahaman terkait bahaya KKN yang berdampak hukum pada ASN. Untuk itulah diperlukan komitmen dan konsisten dari seluruh ASN baik dari pimpinan sampai staf melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada masing-masing instansi/perangkat daerah sesuai dengan PermenPAN-RB No. 52/2014,” demikian harapnya. (wk**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.